“Selamat Pagi Indonesia”

Leave a comment

Sejarah Singkat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali pertama kali dibentuk pada tahun 1982 dengan nama DEPARTEMEN KEHAKIMAN WILAYAH PEMASYA-RAKATAN VII NUSRA. Keberadaan kantor wilayah ini didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01. 03.PR.07.10 Tahun 1982 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 1982.
Kantor Wilayah saat itu membawahi beberapa UPT (Unit Pelaksana Teknis), diantaranya Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Kantor Imigrasi.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan pemerintahan, maka nomenklatur berubah menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dimana sebelumnya di era reformasi dengan nama Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan, kemudian  Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali mengelola 1 (satu) satuan kerja kanwil dan 15 (lima belas) UPT,  yang terdiri dari 5 Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), 4 Rutan (Rumah Tahanan), 2  Bapas (Balai Pemasyarakatan), 1 Rubasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), 3 (tiga) Kanim (Kantor Imigrasi), dan 1 (satu) Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi). Tidak masuknya Lembaga Peradilan sebagai UPT Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lagi adalah sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 yang diimplementasikan melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengalihan Urusan Organisasi Administrasi dan Finansial Lembaga Peradilan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung.

Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali adalah salah kantor wilayah kementerian yang paling dinamis,  dimana selama kurang dari 30 tahun atau dalam periode 1982-2010 telah terjadi pergantian kepemimpinan sebanyak 14 (empat belas) kali. Berikut adalah mereka yang pernah menduduki jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali dari:

1. Tahun 1982 – 1984:  BOEDI SANTOSA, SH
2. Tahun 1984 – 1986:  Drs. M. CODRI ALAMSYAH BOER
3. Tahun 1986 – 1987:  MOH. ANIS SUHARJADIREJA
4. Tahun 1987 – 1990:  Drs. TABRANI
5. Tahun 1990 – 1994:  MAKSUM BATUBARA, SH
6. Tahun 1994 – 1997:  Drs. SUHADI
7. Tahun 1997 – 1999:  SUDARYONO, BA
8. Tahun 1999 – 2001:  I MADE PARKA, SH
9. Tahun 2001 – 2003:  SRIYANTO, SH
10. Tahun 2003 – 2005:  I GEDE RATA, SH
11. Tahun 2005 – 2008:  D. BAMBANG UNTUNG S, SH
12. Tahun 2008 – 2009:  DR. MUHAMMAD INDRA
13. Tahun 2009 – 2010:  Drs. ARMAN NAZAR, M.Si
14. September 2010 – :  TASWEM TARIB, Bc.IM,SH,MH

PETA WILAYAH KERJA
1. Peta Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Bali.

2. Wilayah Kerja.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Bali memiliki wilayah kerja yang sangat luas. Wilay kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Bali mencangkup seluruh kota dan kabupaten dalam propinsi Bali yang meliputi :
1. Kotamadya Denpasar
2. Kabupaten Badung
3. Kabupaten Gianyar
4. Kabupaten Bangli
5. Kabupaten Klungkung
6. Kabupaten Tabanan
7. Kabupaten Negara
8. Kabupaten Singaraja
9. Kabupaten Karangasem

3. Unit Pelaksana Teknis
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di wilayah kerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Bali dibantu 17 (tujuh belas) Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh wilayah Propinsi Bali yaitu:


Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Bali :
1.  LP KELAS II A DENPASAR
2.  LP KELAS II B KARANGASEM
3.  LP KELAS II B TABANAN
4.  LP ANAK KELAS II B GIANYAR DI KARANGASEM
5.  BAPAS DENPASAR
6.  BAPAS KARANGASEM
7.  RUTAN KLUNGKUNG
8.  RUTAN BANGLI
9.  RUTAN NEGARA
10. RUTAN GIANYAR
11. RUPBASAN DENPASAR
12. KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NGURAH RAI
13. KANTOR IMIGRASI KELAS I DENPASAR
14. KANTOR IMIGRASI SINGARAJA
15. RUTAN NEGARA
16. RUTAN GIANYAR

***

Denpasar, Januari 2011

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Provinsi Bali

TASWEM TARIB, Bc.IM,SH,MH
NIP. 19520808 197110 1 001

Pelantikan Notaris

Leave a comment

Koran Bali Post /Jawa Post Group (Rubrik PENDIDIKAN -Tokoh) Edisi 27 Maret-2 April 2011

Kakanwil Tutup Kasus Rutan Negara

Leave a comment

Koran Jawa Pos (Radar Jembrana)
Edisi Kamis 3 Februari 2011
Halaman 25
Kolom 2

Resensi Buku: Bunga Rampai Peraturan Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia

Leave a comment

Resensi Buku:
Bunga Rampai Peraturan Daerah
Berperspektif Hak Asasi Manusia

Prakata

Dalam pembentukan peraturan daerah paling sedikit harus memuat tiga landasan, yaitu: landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara; landasan sosiologis adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat dan landasan yuridis adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sejalan dengan itu, peraturan daerah juga harus dialasi hak asasi manusia  agar terwujud keselarasan kepentingan-kepentingan di antara individu yang bersaing dalam berbagi ruang fisik dan ruang sosial.

Keselarasan hukum dan hak asasi manusia dalam peraturan daerah ini diperlukan untuk menggantikan gagasan dan idiologi lama tentang doktrin kelahiran peraturan perundang-undangan, yang berlindung dari dimensi kedaulatan mutlak, kehendak umum rakyat, invisible hand, elite birokrasi dan kediktatoran proletariat.

Karena itu sebagaimana para pemikir terdahulu tentang negara hukum (role of law/rechtstaat) maka dimasukkannya pasal-pasal tentang hak asasi manusia dalam konstitusi dan setiap peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah, sebagai jaminan hak asasi manusia dan  kebebasan dasar menjadi keharusan. Hal ini berarti bahwa kekuasaan pemerintahan dalam membuat agenda pembangunan sebagai kepentingan terbaik bagi masyarakat, yang dibingkai dalam setiap peraturan harus memenuhi ukuran keadilan dan kepantasan yang baru.

Dengan selesainya buku sederhana dan ringkas dalam pemikiran tentang Peraturan Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia ini, penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta’la.

Sebagai harapan semoga buku ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, khususnya mereka yang hendak melakukan penyusunan peraturan daerah yang berperspektif  hak asasi manusia.

Jakarta,  Awal Februari 2011

Penulis
Taswem Tarib

==============================================

Bunga Rampai Peraturan Daerah
Berperspektif Hak Asasi Manusia

Penulis:
Taswem Tarib

Kata Pengantar:
Patrialis Akbar
(Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

Editor:
Kolier Haryanto

Grafis:
M.F. Setiawan

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Bunga Rampai Peraturan Daerah
Berperspektif Hak Asasi Manusia
Bunga Rampai Peraturan Daerah ; Berperspektif Hak Asasi Manusia
Penulis ; Taswem Tarib. –
Jakarta: Indonesia Future Institute (IFI),
2011.
xiv + 107 hlm. ; 27 cm

ISBN 978-979-16891-1-3

Cetakan Pertama, Februari 2011
© Indonesia Future Institute
Indonesia Future Institute Building
Jl. Tebet Barat Dalam Raya No. 40C,
Jakarta Selatan

Taswem Tarib, Bc.IM,SH.MH
NIP. 19520808 197110 1 001

Resensi Buku: Kekuasaan untuk Kemanusiaan

Leave a comment

PATRIALIS AKBAR Merupakan sosok politisi yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap Kemanusiaan dan Keadilan. Sejak awal karier di politik, ia telah memilih jalur penegakan hukum. Karena menurutnya politik dan hukum adalah dua instrumen yang paling dekat untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sebagai individu yang kuat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan santri dan lingkungan agama serta nilai-nilai kehidupan kesahajaan,  ia merasa bahwa jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah milik Allah SWT yang dipinjamkan guna menjalankan Kekuasaan untuk Kemanusiaan.

Maka adalah wajar bila hari-hari pertama sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, ia curahkan untuk menyingkap berbagai ketidakadilan kemanusiaan, sekaligus melakukan berbagai terobosan untuk menghadirkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lebih bermakna bagi Masyarakat luas dan menjadi primadona Kabinet Indonesia Bersatu II.

***

Buku Kekuasaan untuk Kemanusiaan merupakan  diari  atau  catatan harian Patrialis Akbar pada seratus hari kerja pertamanya sebagai seorang Menteri di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemikiran-pemikiran yang dialasi kesucian hati yang tertuang dalam berbagai kebijakannya selama memimpin kementerian ini secara nyata merupakan “kado” terindah bagi orang-orang kecil atau yang terlanggar keadilannya. Kita semua patut meneladani langkah beliau dalam melahirkan model ragam kebijakan dengan tanpa memaksakan peraturan dan kekuasaan, tetapi selalu bernuansa penekanan pada hak asasi manusia.

Prof. Abdul Bari Azed
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia

***

Buku Kekuasaan untuk Kemanusiaan secara lugas dan jujur menggambarkan gagasan brilian, refleksi kejernihan hati dan sekaligus kepedulian terhadap sisi kemanusiaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar. Pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam buku ini penting dipahami oleh semua orang yang memiliki komitmen terhadap pembangunan hukum dan masa depan negeri ini.

Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

***

Kekuasaan untuk Kemanusiaan adalah manifestasi kegelisahan — seorang praktisi hukum yang terjun ke dunia politik — terhadap dunia hukum Indonesia yang belum mampu memberikan keadilan, terutama bagi rakyat kecil. Patrialis Akbar dalam buku ini mengingatkan kita semua untuk menggunakan kekuasaan semata-mata bagi kemanusiaan, ditengah-tengah perilaku permisif dari pejabat pusat dan daerah yang menggunakan kekuasaan sebagai “pintu masuk” penyalahgunaan kewenangan. Apabila tekad “kekuasan untuk kemanusiaan” benar dihayati serta diaktualisasikan oleh seluruh pejabat, niscaya perilaku koruptif akan menurun drastis. Tekad penulis untuk menjadi leader by example, membuat saya yakin Patrialis Akbar mampu mewujudkan itu semua.

Mas Achmad Santosa, SH, LLM
Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum

***

Editor:
Kolier Haryanto
Tubagus Erif Faturahman

Desain/Tipografi:
M.F. Setiawan

Dimensi: xiv + 180 hlm. ; 28 cm
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN 978-979-16891-1-3

Cetakan Pertama, Februari 2010
©Indonesia Future Institute
Indonesia Future Institute Building
Jl. Tebet Barat Dalam Raya No. 40C
Jakarta Selatan – INDONESIA

Mengelola Perbatasan NKRI

Leave a comment

KEBIJAKAN pemerintahan masa lalu yang sentralistik telah mengkonstruksi paradigma bahwa perbatasan antar negara dianggap sebagai “halaman belakang” wilayah NKRI. Kondisinya tidak menarik dan tidak terlihat adanya aktivitas yang berarti. Kenyataan seperti ini tentu menyimpan berbagai persoalan di border area yang sewaktu-waktu dapat muncul dan merugikan kepentingan nasional.

Harus diakui bahwa belum terjadinya permasalahan perbatasan pada waktu itu, karena ditunjang sekurang-kurangnya oleh dua hal, yaitu kewibawaan pemerintah pusat yang menitikberatkan pada aspek keamanan; dan kekuatan politik luar negeri Indonesia di ASEAN sebagai zona bebas nuklir. Sehingga praktis tidak ada konflik perbatasan yang mengganggu keutuhan wilayah NKRI.

Namun, setelah pergantian pemerintahan memasuki orde reformasi persoalan-persoalan kewilayahan itu mulai terlihat, dan menunjukkan betapa lemahnya kita di kancah internasional. Contoh konkritnya adalah setelah lepasnya Timor Timur dan Sipadan-Ligitan, belum lama ini muncul lagi sengketa pulau Ambalat yang hampir memicu konfrontasi. Hal lain yang juga serius dengan permasalahan perbatasan itu adalah terjadinya aktivitas ekonomi ilegal, dan tidak menutup kemungkinan telah terjadi infiltrasi ideologi dan sosial budaya dari negara lain.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa munculnya berbagai persoalan itu karena kurangnya perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap wilayah perbatasan. Fakta ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah petugas yang ditempatkan untuk mengelola wilayah perbatasan, sehingga praktis wilayah-wilayah tersebut alpa dari pembangunan. Kondisinya selalu tertinggal dan terisolir jika disandingkan dengan wilayah perbatasan di negara tetangga. Akibatnya pemerintah pusat sering terlambat memperoleh informasi jika ada pulau-pulau yang menjadi teritori NKRI, secara de facto telah dikuasai dan dikembangkan oleh negara lain. Atau batas perbatasannya telah digeser masuk ke wilayah NKRI.

Bertolak dari fakta penanganan perbatasan tersebut, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengubah cara mengelola wilayah-wilayah perbatasan. Pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini harus segera meningkatkan perhatiannya, dengan melakukan berbagai langkah kegiatan, antara lain pertama, meningkatkan jumlah petugas yang kompeten dengan insentif yang baik, agar tidak terbawa ajakan untuk berbuat curang sebagai penjaga wilayah.

Kedua, memperbanyak pos-pos penjagaan perbatasan yang dilengkapi dengan sarana komunikasi yang baik. Sehingga jika terjadi pelanggaran wilayah dari negara lain dapat segera diketahui dan diselesaikan, tanpa harus melibatkan pasukan dan campur tangan dunia internasional.

Ketiga, membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan antar negara yang dapat memberikan keuntungan kepada warga masyarakat setempat dan pemerintah daerah. Langkah ini akan sangat efektif untuk menjaga wilayah perbatasan, dan mendorong pertumbuhan investasi hingga ke wilayah yang paling terisolir.

Kegiatan ekonomi serupa juga dapat dilakukan dengan pengoperasian kapal-kapal “patroli” yang sekaligus sebagai kapal “penangkap ikan” yang berkeliling di dalam ZEE (zona ekonomi eksklusif) sepanjang waktu. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan negara-negara yang memiliki keunggulan teknologi perkapalan. Sehingga dapat menjadi sarana pertumbuhan ekonomi yang efektif dalam melindungi perbatasan laut.

Atau dalam konteks memperkuat perbatasan udara, dapat dilakukan dengan pengembangan teknologi ruang angkasa, seperti penempatan satellite komunikasi di atas wilayah NKRI yang dapat dimanfaatkan oleh negara dan pihak swasta yang bergerak di bidang teknologi komunikasi, atau disewakan ke negara-negara lain.

Selain ke tiga hal di atas, hal yang hingga saat ini masih sering menimbulkan keraguan adalah tentang jumlah seluruh pulau yang kita miliki. Artinya masih ditemukan perbedaan pendapat tentang jumlah pulau, ada yang menyatakan 13.000 pulau lebih, atau bahkan ada yang menyebutnya sekitar 17.000.

Ketidakpastian mengenai jumlah pulau tersebut akan menyulitkan para petugas yang mengawasi pulau-pulau milik Indonesia. Karena itu negara, dalam hal ini pemerintah harus melakukan penelitian untuk tujuan menetapkan jumlah pulau secara akurat, dan sekaligus memberikan namanya. Selanjutnya data tersebut dimasukkan dalam rancangan undang-undang tentang “Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang antara lain berisi mengenai luas dan batas NKRI, propinsi dan kota/kabupaten, serta nama-nama pulau. Sehingga pertahanan dan keamanan NKRI nantinya dapat berpedoman dari undang-undang tersebut, kalau sudah ada.

Dengan langkah-langkah seperti itu, maka kita dapat mengkonstruksi “paradigma baru” dalam mengelola perbatasan, yakni menempatkan wilayah perbatasan antar negara sebagai layaknya “halaman depan” wilayah NKRI. Tujuannya, agar “halaman belakang” itu kemudian tertata dalam sentra-sentra perekonomian dan perdagangan yang tumbuh secara dinamis dalam kompetisi global.

Sumber: http://kolierharyanto.wordpress.com/

*Pernah ditayangkan di Majalah POROS  Edisi Perdana No. 1 Desember 2006

Penyatuan Waktu Indonesia Sebuah Keniscayaan

Leave a comment

IDE penyatuan waktu Indonesia sesungguhnya sudah lama saya pikirkan dan semakin menguat pada tahun 2002 setelah mengetahui bahwa Pemimpin Mao Tzetung pernah menyatukan waktu Cina (China Standard Time) tahun 1949, dan Perdana Menteri Mahatir Mohammad menyatukan waktu Malaysia (Malaysia Standard Time) tahun 1981. Berangkat dari keinginan untuk mewujudkan ide itulah, saya mengajak 4 (empat) orang kawan mendirikan Indonesia Future Institute (IFI).

Penyatuan waktu Indonesia ini merupakan salah satu ide besar dari 27 (duapuluh tujuh) tema yang telah saya diskusikan, dan akan saya tawarkan kepada bangsa ini dalam sebuah buku yang sedang kami garap dengan judul “Mengubah Masa Depan Indonesia: Dari Kealpaan Menuju Kesadaran Kebangsaan.”

Penyatuan waktu di wilayah Indonesia menjadi suatu keniscayaan dan ini merupakan lompatan berpikir yang sangat monumental dalam mengintegrasikan semangat baru ”Persatuan Indonesia” yang terbentang dari Sabang sampai Papua di tengah dekadensi semangat nasionalisme bangsa saat ini. Selain itu, penyatuan waktu Indonesia setidaknya sangat bermanfaat atas empat hal, yakni penambahan instrumen persatuan bangsa, penyelenggaraan administasi negara, optimalisasi transaksi internasional, serta pertahanan dan keamanan.

Secara historis, pembagian waktu Indonesia yang terbagi menjadi tiga yakni, Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Timur (WIT) merupakan peninggalan Belanda yang telah menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Penjajah pada saat itu sangat berkepentingan dengan adanya pembagian tiga wilayah di Indonesia, hal ini untuk melancarkan politik devide at empera (politik pecah belah) terhadap rakyat Indonesia. Peninggalan penjajah terhadap pembagian waktu Indonesia dapat dikatakan lestari hingga kini. Tidak banyak pihak yang mempermasalahkan soal ini, termasuk para ahli astrologi dan sejarawan. Dalam diskusi pembahasan pembuatan Undang-Undang Dasar pun, panitia yang tergabung dalam PPKI tidak menyinggung masalah ini. Mungkin bagi banyak pihak pembagian waktu sudah menjadi sebuah takdir yang tidak bisa diubah.

Padahal, pembagian tiga waktu di Indonesia selama ini meskipun tidak menjadi gangguan, ternyata telah menghambat berbagai aktivitas penyelenggaraan negara. Apalagi saat ini seperti apa yang dikatakan oleh Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi (KMNRT), telah terjadi perubahan lingkungan internal dan eksternal, sehingga pembagian waktu di Indonesia perlu ditinjau kembali (Kompas, 10 Pebruari 2006, Media Indonesia 14 Februari 2006). KMNRT masih akan mengkaji sejauh mana dampak perubahan lingkungan internal dan eksternal sehingga pembagian waktu perlu ditinjau ulang. Hal ini wajar, karena KMNRT merupakan institusi pemerintah yang bertugas untuk itu. Tetapi, IFI jauh-jauh hari telah menegaskan bahwa penyatuan waktu di Indonesia darurat untuk dilaksanakan, mengingat alasan-alasan yang disebutkan di atas. Pembagian wilayah waktu Indonesia disatukan dan diambil Waktu Indonesia Tengah serta dinamakan menjadi Waktu Indonesia (Indonesia Standard Time/IST). Penetapan waktu ini yang paling moderat, sekaligus merupakan waktu di negara-negara yang menjadi pilar utama ASEAN.

Tidak dapat dipungkiri bahwa reformasi yang berjalan lebih dari tujuh tahun telah menghadirkan berbagai persoalan baru, mulai dari rasa ketidak puasan dalam praktik pembangunan, ingin melaksanakan cara pembangunan dengan gaya daerahnya sendiri, sampai keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI semuanya terekpresi. Berkembangnya pemahaman Wilayah Barat yang makmur dan wilayah ke Timur yang semakin kurang makmur karena ditinggalkan pembangunan, menjadi tangggungjawab pemerintah pusat untuk segera menyeimbangkan. Namun untuk mengatasi itu semua tentu butuh waktu yang tidak sebentar. Untuk itu sebagai permulaan setidaknya rasa terkotak-kotak dalam wilayah-wilayah di Indonesia harus segera diakhiri dengan menghadirkan instrumen baru, yaitu ”penyatuan waktu.” Sebab, hal ini akan dapat berimplikasi langsung pada perasaan tidak terbaginya wilayah atau perasaan satu Indonesia.

Penyelenggaraan administrasi negara dilaksanakan oleh pemerintah dalam mendukung tugas-tugas negara sehari-hari diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, produk hukum, kebijakan, program dan kegiatan. Keberhasilan penyelenggaraan administrasi negara sangat menentukan arah dan tujuan pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan dari pimpinan nasional selama ini berlangsung padu dan berlaku sama untuk tiap daerah terkecuali satu, yakni masalah waktu. Waktu selalu disesuaikan dengan wilayah setempat. Padahal alangkah indahnya jika kebijakan pimpinan nasional diterima di seluruh wilayah Indonesia pada waktu yang sama, baik di Wilayah Indonesia Barat (Jawa dan Sumatra), Indonesia Tengah (Bali dan Kalimantan) dan Indonesia Timur (Sulawesi, Maluku dan Papua). Kebijakan yang disampaikan pada waktu yang padu akan menjadi sebuah “semangat yang lain” dari isi kebijakan itu sendiri, apalagi kebijakan yang disampaikan merupakan sebuah maklumat dari sang Presiden, sehingga penyatuan waktu pada saat itu tidak hanya bermakna administrasi, tetapi juga terkandung semangat kebersamaan. Hal ini sungguh fantastis di tengah kesulitan kita dalam membangkitkan rasa nasionalisme.

Terhadap penyesuaian waktu kerja, tata administrasi pemerintahan dan swasta, penyatuan waktu ini justru menjadi penyeragaman yang bermanfaat secara efektif dan efisien. Selama ini adanya perbedaan waktu cukup menghambat jalur administrasi pemerintahan. Jika di WIB masih menunjukan pukul 15.00 dan aktifitas pemerintahan masih berlangsung, maka di WITA pukul 16.00 dan di WIT sudah pukul 17.00 di mana aktifitas pemerintah sudah terhenti. Dengan demikian jalur komunikasi dan administrasi sudah tidak berfungsi. Sehingga terkadang untuk kebijakan yang penting sekalipun harus ditunda sampai esok. Dampak dari adanya perbedaan ini, tanpa disadari telah menimbulkan diskriminasi terhadap warga negara. Masyarakat yang tinggal di Wilayah Barat dimana bertumpu pusat kekuasaan akan mendapat akses informasi lebih cepat daripada masyarakat yang tinggal di Wilayah Tengah dan Timur. Pada sisi ini saja, jika ditelaah lebih dalam, perbedaan waktu ternyata dapat menjadi pemicu disintegrasi bangsa. Perbedaan waktu di Indonesia menjadi tidak sinkron ketika dikaitkan dengan sebuah bangsa yang memperteguh dan menjunjung tinggi semangat NKRI.

Begitupun yang kita temui pada produk hukum perundangan-undangan kita yang bersifat nasional. Dalam diktum perundangan-undangan dicantumkan klausul penetapan berlakunya suatu produk perundang-undangan sesuai tanggal penetapan. Klausul ini tentu akan makin menimbulkan kerancuan pemberlakuan jika dilakukan pada waktu menjelang pergantian hari. Padahal menyangkut hal-hal yang bersifat genting, terbuka kemungkinan perundang-undangan harus ditetapkan, misalnya menjelang tengah malam, sehingga hal ini menimbulkan perbedaan waktu penetapan antara Barat, Tengah dan Timur. Dalam administrasi pencatatan waktu pada dokumen hasil pertemuan, persidangan, perjanjian, termasuk dalam proses litigasi, perbedaan waktu dapat menyisakan permasalahan yang besar, jika tidak dicermati oleh pihak-pihak yang terlibat.

Perbedaan waktu juga berpengaruh terhadap roda perputaran bisnis dan investasi di Indonesia. Banyak pengusaha yang mempertimbangkan waktu wilayah dalam menentukan alur bisnisnya, hal ini karena administrasi bisnis harus menyesuaikan waktu setempat. Padahal ini tidak produktif mengingat jalur transportasi kita, terutama jalur darat masih dirundung kemacetan dan sarana jalan yang kurang memadai. Kebijakan bisnis swasta menjadi sedikit terkungkung akibat adanya pembagian waktu ini, meskipun tidak selalu tampak. Kondisi ini tentu kontraproduktif di tengah-tengah iklim persaingan usaha dan menjelang era perdagangan bebas beberapa tahun ke depan. Administrasi bisnis yang terpecah dalam tiga waktu hanya berdampak kepada pemborosan yang jika diakumulasi, akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Perbedaan waktu di Indonesia juga berdampak kepada transaksi bisnis internasional yang memerlukan sebuah kepastian waktu. Transaksi bisnis yang terjadi di dunia internasional akan berdampak ke seluruh wilayah Indonesia. Maka, menjadi sebuah kerancuan jika di Indonesia memiliki tiga waktu wilayah. Lebih-lebih lagi jika dikaitkan dengan penetapan nilai mata uang Indonesia terhadap mata uang asing.

Yang terakhir, mencermati seloroh pada awal tulisan ini, ternyata penyatuan waktu sangat bermanfaat bagi pertahanan dan keamanan Indonesia. Betapa tidak, akibat salah menganalis perkiraan intelijen puluhan tentara kita tewas secara sia-sia. Tentara perwira yang berlokasi di wilayah Jawa masih berpedoman pada Waktu Indonesia Barat padahal mereka akan bertempur di wilayah bagian Timur. Komandan di Jakarta memerintahkan penyerangan pada pukul 05.00 WIB mengingat waktu masih gelap, ternyata ia lupa bahwa di sana telah menunjukan pukul 07.00 WIT di mana cuaca telah terang benderang. Habislah pasukan kita dihajar pasukan lawan.

Penyatuan waktu Indonesia sangat bermanfaat bagi sistem pertahanan dan keamanan Indonesia. Tidak hanya untuk menghindari kemungkinan peristiwa seperti cerita di atas, tetapi lebih jauh bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau dan lautan memerlukan suatu strategi pertahanan dan keamanan yang terintegrasi antara daerah satu dengan daerah yang lain. Adanya perbedaan waktu dapat menjadi hambatan untuk membuat suatu prosedur operasi baik bidang pertahanan maupun keamanan. Dengan demikian perbedaan waktu tidak menguntungkan bagi sistem pertahanan dan keamanan. Jika terjadi penyatuan waktu, kemungkinan tidak akan terjadi lagi kesalahpahaman dalam membuat kebijakan penting. Selain itu, fungsi pertahanan yang diemban oleh TNI dan keamanan yang dilaksanakan oleh Polri akan terintegrasi secara nasional dan perintah komando dapat dilaksanakan secara serentak dan bersamaan di seluruh wilayah Indonesia.

Melihat pertimbangan-pertimbangan di atas, seyogyanya Penyatuan Waktu Indonesia perlu diwujudkan dalam waktu dekat. Hal ini dalam rangka mendorong semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk yang paling riil. Tidak memakan biaya besar, malah dapat mengefektifkan birokrasi, bisnis dan membantu sistem pertahanan dan keamanan nasional bangsa Indonesia.

Penyatuan waktu menjadi sebuah momentum besar bangsa Indonesia selama republik ini ada dan ini menjadi saksi sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang selama ini masih dirundung permasalahan dan kegalauan akibat bencana dan krisis ekonomi yang masih terasa. Penyatuan waktu Indonesia dapat menjadi simbol pemersatu bangsa untuk memulai semangat persaudaraan sesama anak bangsa yang selama ini terjebak dalam perbedaan yang tidak penting.

Penyatuan waktu inipun tidak bisa didomplengi oleh kepentingan politik apapun. Hal ini karena untuk kepentingan bangsa Indonesia sepanjang zaman demi anak cucu kita kelak. Ide ini muncul karena kami haus akan rasa kebersamaan sebagai anak bangsa. Dan yang terpenting untuk memajukan pergaulan Indonesia di kancah internasional di mana kedepan dihadapkan dengan era perdagangan bebas, semoga.

Sumber: http://kolierharyanto.wordpress.com/

Resensi Buku: Politik Hukum Dalam Pembaharuan UUPT

Leave a comment

Politik Hukum Dalam Pembaharuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (Pergulatan Eksekutif, Legislatif & Korporat)

KRISIS kedaulatan dan keadilan yang melahirkan kemiskinan rakyat dan kerusakan lingkungan hidup adalah bukti yang tak terbantahkan- “salah urus” hubungan antara negara, rakyat dan pemilik modal. Posisi rakyat termarginalkan, sementara posisi pemilik modal semakin “berdaulat” atas dukungan negara. Hal ini terjadi karena negara cenderung berpihak kepada pemilik modal untuk menguasai sumber-sumber kemakmuran; bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya atas nama kebijakan privatisasi dan liberalisasi. Kecenderungan ini bukan tidak mungkin akan mengarah kepada perubahan fungsi negara menjadi semacam private state di mana sebagian besar kegiatan dan bidang usaha yang dikuasai negara akan beralih kepada pihak swasta.

Atas asumsi – atau mungkin lebih tepatnya atas “kecurigaan” itulah, buku Politik Hukum Dalam Pembahruan Undang-Undang Perseroan Terbatas – Pergulatan Eksekutif, Legislatif dan Korporat ini, sengaja, oleh penulis mengajak para pembcanya mengarungi lautan pemikiran filosofis tentang implementasi “kedaulatan rakyat” dalam kehidupan bernegara. Mengapa? Karena diharapkan akan lahir pemahaman yang komprehensif sekaligus mencuatkan pemikiran futuristik, yang dapat menghantarkan pembacanya untuk berfikir jernih betapa pentingnya melahirkan produk perundang-undangan yang demokratis dan memiliki akselerasi terhadap pembangunan perekonomian nasional yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat seperti UUPT No.40 Tahun 2007.

Buku ini disusun dalam enam bab. Dimana “isu CSR (corporate social responsibility) dipaparkan dalam Bab satu, yang menurut penulis muncul sebagai konsekuensi dari implementasi “kedaulatan rakyat” dalam sejarah panjang praktik kehidupan bernegara di dunia.

Dalam Bab dua, diuraikan tentang kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup yang diwariskan oleh Orde Baru, yang sekarang menjadi masalah yang kita hadapi bersama. Juga ditegaskan komitmen pemerintah sekarang ini dalam mengatasi masalah warisan pemerintahan masa lalu tersebut.

Pada Bab tiga, diuraikan sistem perekonomian nasional dan kesejahteraan social yang diamanatkan oleh UUD 1945. Pada konteks inilah, dikatakan oleh penulis bahwa pemerintah dan DPR telah melakukan langkah maju yang konstitusional dengan mengesahkan UUPT No. 40 Tahun 2007, dimana CSR telah diatur sebagai kewajiban perseroan – ini merupakan implementasi dari BAB XIV UUD 1945.

Pada Bab empat, dijelaskan bagaimana sesungguhnya proses kelahiran UUPT No. 40 Tahun 2007. Uniknya, pada bab ini, pembaca diajak untuk memasuki pergulatan pembahasan yang terjadi dilegislatif dalam membahas materi RUUPT yang diajukan oleh pemerintah. Kita pun mendapat gambaran bagaimana wakil rakyat yang berasal dari partai-partai politik melalui fraksi masing-masing memperjuangkan kepentingan konsituennya dan keperntingan rakyat pada umumnya dalam melahirkan sebuah undang-undang, yang pada hakekatnya adalah merupakan implementasi dari “kedaulatan rakyat” sesuai UUD 1945 setelah diamandemen empat kali.

Pada Bab lima, penulis menyampaikan berbagai ketentuan yang secara umum merupakan pasal-pasal penting dalam pembaharuan UUPT yang sebelumnya tidak ditemukan dalam UUPT No. 1 Tahun 1995. Dan pada Bab enam, yang merupakan penutup, penulis menegaskan bahwa UUPT yang baru ini dilahirkan dalam sebuah proses demokrasi dari pergulatan eksekutif, legislatif dan korporat dengan alas aturan norma-norma yang hidup ditengah masyarakat beserta harapannya.

Buku ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali jika dibaca oleh akademisi, mahasiswa, pelaku usaha, praktisi hukum dan masyarakat luas. Karenanya wajar, jika buku ini oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta perlu diapresiasi, karena baru kali ini sebuah buku membahas tentang undang-undang begitu komprehensif, memaparkan secara filosofis, futuristik dan memberi gambaran bagaimana sistem demokratis berjalan dalam proses penyusunan kebijakan hukum di Indonesia.

***

Politik Hukum Dalam Pembaharuan Undang-Undang Perseroan Terbatas
(Pergulatan Eksekutif, Legislatif & Korporat)

Penulis
Kolier Haryanto

Kata Pengantar
Andi Mattalatta (Menteri Departemen Hukum dan HAM)

Penerbit
Indonesia Future Institute (IFI), September 2007

Halaman
281 (termasuk lampiran UU No. 40/2007)

Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.