Program Kerja

A. Divisi Keimigrasian
Dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Divisi Keimigrasian selain melakukan pembenahan kedalam dan penyempurnaan standar operasional dan prosedur pelayanan melakukan pembinaan terhadap 3 (tiga) Kantor Imigrasi dan 1 (satu) Rumah Detensi Imigrasi.

Berbagai kegiatan yang menonjol antara lain:
1. Pemberian VoA/Visa on Arrival (Visa Kunjungan Saat Kedatangan)
Pelaksanaan pemberian VoA di wilayah Provinsi Bali dilaksanakan di Bandara Ngurah Rai adalah yang terbesar di seluruh Indonesia. VoA yang diberikan terhadap orang asing rata-rata setiap harinya berjumlah 7.000 orang atau 210.000 setiap bulannya. Dengan ini negara memperoleh pemasukan PNBP sebesar US$ 5,250,000/bulan (lima juta dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika setiap bulannya).
2. Pelaksanaan IoB (Imigration on Board)
Imigration on Board dilaksanakan dalam penerbangan Tokyo-Denpasar dan Osaka-Denpasar. IoB ini dilaksanakan dengan mengirim Petugas Imigrasi ke Tokyo atau Osaka dan akan kembali bersama-sama penumpang Garuda Tokyo-Denpasar dan Osaka-Denpasar. Seluruh penumpang akan diberikan clearence dan VoA sebelum mendarat di Bandara Ngurah Rai. IoB ini dilakukan oleh petugas terhadap rata-rata 250 orang asing penumpang Garuda setiap hari, atau 7.500 orang setiap bulannya. Dengan ini negara memperoleh pemasukan PNBP sebesar US$ 1,875,000/bulan (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dolar Amerika setiap bulannya)
3. Pelaksanaan IoS (Imigration on Ship)
Imigration on Ship dilaksanakan terhadap kapal pesiar yang berlabuh di Pelabuhan Benoa Kabupaten Badung. IoS ini dilaksanakan dengan mengirim Petugas Imigrasi ke pelabuhan di Australia dan akan kembali ke Indonesia bersama-sama penumpang kapal pesiar. Seluruh penumpang akan mendapatkan clearence dan diberikan VoA oleh Petugas Imigrasi sebelum berlabuh di Pelabuhan Benoa.  Costum on Shipping ini dilakukan oleh petugas terhadap rata-rata 8.000 orang asing setiap bulannya. Dengan ini negara memperoleh pemasukan PNBP sejumlah US $2,000,000/bulan (dua juta dolar Amerika setiap bulannya)
4.Pelaksanaan Quick Wins (Program Percepatan Pelayanan)
– Simkim (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) online untuk mendukung pelayanan pemberian SPRI (Surat Perjalanan Republik Indonesia) yang mudah, transparan, dan tepat waktu. Penerbitan SPRI ini ditentukan paling lama 4 (empat) hari kerja setelah berkas diterima oleh loket penerimaan permohonan paspor. Di Kantor Imigrasi Klas I Denpasar,  pemberian SPRI rata-rata dapat dilakukan dalam waktu 2 (dua) hari.

Prosedur pelayanan pemberian paspor:
*Mudah prosedur dan jelas persyaratannya,
*Cepat pelayanan yang diberikan dan penyelesaiannya paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima oleh loket,
*Murah biaya, yakni sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan
*Transparan masyarakat dapat mengecek proses permohonan paspor secara langsung melalui internet.
– Permohonan Paspor Online
Pengajuan permohonan Surat Perjalanan Republik Indonesia (Paspor) dapat dilakukan melalui internet, via website imigrasi pada alamat http://www.imigrasi.go.id.
– Permohonan Paspor melalui Kantor POS
Pengajuan permohonan Surat Perjalanan Republik Indonesia (Paspor) dapat dilakukan melalui Kantor POS pada PO BOX 3064.
– Pembinaan dan Pengawasan terhadap Asita dan Biro Jasa
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Asita dan Biro Jasa guna meningkatkan pelayanan prima.
– Kartu Antrian
Pemberlakukan sistem kartu antrian, siapa yang pertama datang akan dilayani terlebih dahulu (first in first out)
Boarder Control Management
Pendeteksian Pengawasan Orang Asing secara dini dengan sistem BCM (Border Control Management). Dimana setiap lalu lintas orang asing (kedatangan dan keberangkatan) di TPI akan terekam secara langsung dan terintegrasi dengan Pusat Data Keimigrasian.
– Customer Care
Adalah program layanan masyarakat untuk memperoleh informasi keimigrasian tentang proses atau status permohonan paspor Indonesia ataupun status dokumen keimigrasian bagi orang asing. Program layanan ini sebagai bagian kebijakan Quick Wins bagi pengurusan dokumen keimigrasian agar transparan dan berkepastian hukum

B. Divisi Pemasyarakatan
Dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Divisi Pemasyarakatan selain melakukan pembenahan kedalam dan penyempurnaan standar operasional dan prosedur pelayanan melakukan pembinaan terhadap 5 (lima) Lembaga Pemasyarakatan, 4 (empat) Rumah Tahanan Negara, 2 (dua) Balai Pemasyarakatan dan 1 (satu) Rumah Benda Sitaan Negara.

Berbagai kegiatan yang menonjol:
1. Pelaksanaan Esktradisi
Pelaksanaan ekstradisi sebanyak 4 (empat) kali dengan sangat baik, bekerjasama dengan Direktorat Hukum Internasional Ditjen Administrasi Hukum Umum selaku Central Authority, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negari dan Negara pemohon ekstradisi (Australia, Canada, Perancis) – dilakukan oleh Lapas Denpasar (Krobokan);
2.Media Communication
Komunikasi dan penanganan media yang sangat baik terkait ekspose Tahanan kasus Narkotik Bali-Nine, dan Schapelle Leigh Corby atau yang biasa dipanggil Corby;
3.Lapas Pilot Project
Melalui surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.7.D.45.02-215 perihal Penjajagan Cepat Dalam Pengembangan Kemampuan Teknis dan Klinik Lapas Klas II A Denpasar (Krobokan) ditetapkan sebagai Lapas Pilot Project  atau model Lapas dalam penanganan sejumlah program antara lain:
– penanganan Warga Binaan Pemasyarakatan pengidap HIV/AIDS;
– pelayanan therapy pengguna narkoba dan pengurangan dampak buruk pemakaian narkoba (Rumatan Methadone, penyuluhan dan perubahan perilaku) serta penanganan terhadap ODHA, TB dan penyakit lainnya. Dalam project ini Lapas Klas IIA Denpasar bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Propinsi Bali dan KPA Propinsi Bali dan beberapa organisasi/LSM dari dalam dan luar negeri, antara lain: Yayasan Hati Kita Bali,  Yayasan Dua Hati, Yayasan Amanda Marga Yoga dan Yayasan Kerti Praja, HCPI (HIV Cooperation Program for Indonesia) dan GF (Global Fund);
– pelaksanaan program Kesehatan Warga Binaan pengobatan gigi, penjernihan air dan pengadaan kasur di Lapas, bekerjasama dengan BIWA (Bali International Women Association).
4.Lapas Multifungsi
Dilihat dari variasi penghuninya, Lapas Klas IIA Denpasar (Krobokan) secara tidak langsung telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi 4 (empat) UPT, yakni sebagai:
–  Lembaga Pemasyarakatan Dewasa;
– Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara Narkotik (narapidana kasus narkotika berjumlah 271 dengan rincian, narapidana: 154 laki-laki dan 21 wanita; dan tahanan: 80 laki-laki dan 4 wanita);
– Lembaga Pemasyarakatan Wanita (narapidana berjumlah 45 orang);
– Rumah Tahanan Negara (tahanan berjumlah 454 dengan rincian 401 laki-laki dan 53 wanita).
Selain keempat fungsi di atas Lapas Klas IIA Denpasar saat ini juga berfungsi sebagai Lapas Internasional, dimana saat sekarang jumlah narapidana warga negara asing yang ada berjumlah 32 orang. Hal ini terjadi sebagai akibat posisi strategis Bali sebagai Provinsi Dunia, tujuan wisata dunia.
Kapasitas hunian Lapas Klas IIA Denpasar berjumlah 323, sementara jumlah penghuni 890 orang. Karenanya sangat luar biasa, sebab dengan multifungsi dan ditambah overcapacity yang mencapai lebih 275% Lapas ini dijadikan model pengembangan Lapas di Indonesia dalam berbagai hal. Lebih lagi dengan ditambah kompleksitas permasalahan orang asing terbanyak yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan.
5. Pusat Pembinaan Ketaqwaan dan Keagamaan
Pembinaan terhadap WBP (warga binaan pemasyarakatan) tidak hanya pembinaan dalam ranka integrasi ke masyarakat kembali, tetapi juga pembinaan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan dan keagamaan, intelektual, sikap dan prilaku. Pembinaan ini antara lain dilakukan dengan:
–    Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar WBP menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat dengan cara mengadakan ceramah agama, memberikan bacaan keagamaan, serta diadakannya lomba membaca kidung Usaha Dharma Gita (upaya untuk membiasakan  orang mendengar berpikiran dan bersikap dapat dilakukan upaya dengan membiasakan diri menyanyikan lagu-lagu yang memiliki kebaikan/dharma).
–    Pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan ketrampilan agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas (merdeka) dan bertanggung jawab, yaitu dengan memberikan keterampilan pertukangan kayu, perbengkelan, kerajinan tangan berupa sulaman dan kecantikan bagi wanita, serta kerajinan tangan dari bahan keramik bagi laki-laki

c. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia selain melakukan pembenahan kedalam dan penyempurnaan standar operasional dan prosedur pelayanan juga melakukan peningkatan kemitraan, baik dengan instansi vertikal di daerah, pemerintahan daerah maupun dengan pihak luar negeri.
Dalam pelaksanaan tugasnya Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia didukung oleh 3 (tiga) bidang, yakni Bidang Pelayanan Hukum, Bidang Hukum dan Bidang Hak Asasi Manusia.

Adapun berbagai kegiatan yang menonjol, antara lain:
1.Bidang Pelayanan Hukum
– Penerbitan Sertifikat Jaminan Fedusia
Penerbitan Sertifikat Jaminan Fedusia rata-rata 400 sertifikat setiap bulannya. Dengan ini negara memperoleh pemasukan PNBP sebesar Rp. 100.000.000,-/bulan (seratus juta rupiah setiap bulan).
Untuk pelayanan penerbitan Sertifikat Jaminan Fedusia ini dilakukan dengan akurat, cepat dan ramah tamah (accurately, fastly and lovely) dan dengan konsep one day service (layanan satu hari selesai).

– Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia
Pelayanan pendaftaran sebagai Warga Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini telah dilaksanakan dengan prosedur yang akurat, cepat, transparan, mudah dan tidak berbelit-belit. Berkas yang diterima dari pemohon kewarganegaraan dalam waktu kurang dari 5 (lima) hari setelah memenuhi persyaratan sudah dikirim ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk proses lebih lanjut, sementara waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri adalah 14 (empat belas) hari kerja. Terkait dengan permohonan kewarganegaraan sejak diterbitkannya UU No. 12/2006 telah diproses sebanyak 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) permohonan dan diterbitkan keputusan/ penetapannya dengan perincian:
a. Pelaksanaan Pasal 8 sebanyak 10 orang
b. Pelaksanaan Pasal 19 sebanyak 22 orang
c. Pelaksanaan Pasal 41 sebanyak 897 orang
Dari proses tersebut negara telah memperoleh pemasukan PNBP sebesar Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah)

– Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual
Pelayanan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, desain industri dan tata letak sirkuit) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini telah dilaksanakan dengan prosedur yang akurat, cepat, transparan, mudah dan tidak berbelit-belit. Berkas yang diterima dari pemohon kewarganegaraan dalam waktu kurang dari 5 (lima) hari setelah memenuhi persyaratan sudah dikirim ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk proses penerbitan sertifikat HKI lebih lanjut.

– Penyuluhan Hukum
Penyuluhan hukum dilaksanakan 8 (delapan) kali setiap tahun anggaran. Hingga saat ini di Provinsi Bali telah ditetapkan 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) Desa Sadar Hukum. Jumlah ini adalah jumlah terbesar Desa Sadar Hukum yang dimiliki oleh provinsi di seluruh Indonesia.
Dalam waktu dekat akan ditetapkan lagi 99 Desa Sadar Hukum; dan  99 Desa Sadar Hukum yang ada akan ditetapkan menjadi 99 Desa sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain hal di atas dalam kegiatan penyuluhan hukum juga dilakukan:
– Bimbingan Teknis Tenaga Penyuluh Hukum;
– Pelaksanaan Pembinaan Temu Kadarkum;
– Inventarisasi Desa Sadar Hukum;
– Konsultasi Hukum.

2. Bidang Hukum
– Penelitian Hukum
Penelitian Hukum dilakukan dalam rangka melakukan pengkajian terhadap peraturan daerah dan pembuatan peta permasalahan hukum di provinsi Bali. Penelitian hukum ini dilakukan selain yang dianggarkan dalam DIPA, juga dilakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang dimuat dalam media cetak dan elektronik, dalam rangka melengkapi dukumen/peta permasalahan hukum.

– Konsultasi Hukum
Konsultasi Hukum dilakukan untuk menanggapi pengaduan dan pertanyaan hukum yang disampaikan oleh masyarakat dan instansi lainnya. Beberapa konsultasi yang pernah ditangani terkait dengan keperdataan (antara lain: perkawinan, waris, pengangkatan anak, pengasuhan anak, waris, pertanahan); pidana (antara lain: pemalsuan, penggelapan dan penipuan); bisnis (wanprestasi, kepailitan, persaingan tidak sehat); HKI (antara lain: paten, hak cipta, desain industri). Konsultasi ini ada yang bersifat langsung, maupun dilakukan upaya penyelesaian melalui Yankomas (Pelayanan Komunikasi Masyarakat) dan Tim Yustisi.

– Kerjasama Penyusunan Rancangan Perda dan Harmonisasi
Selama ini Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah mitra dalam penyusunan Rancangan Perda dan Harmonisasi dan sinkronisasi Perda, baik dengan pihak Provinsi maupun Kota/kabupaten. Setiap tahun lebih dari 15 Rancangan Perda pembahasannya melibatkan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali.

– Kerjasama dalam Penyusunan Perjanjian Antara Pemda dengan Pihak ketiga
Divisi Yankumham dalam hal ini seringkali diminta sebagai reader dan konsultan Pemda dalam melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga.

3. Bidang Hak Asasi Manusia
Dalam pelaksanaan upaya perlindungan, pemajuan, penghormatan dan pemenuhuan hak asasi manusia, Kanwil Provinsi Bali telah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain:
– Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia
Memfasilitasi pembentukan dan penguatan institusi pelaksana Ranham (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia). Dalam hal ini Kanwil Provinsi Bali telah memfasilitasi pembentukan 10 Panitia Pelaksana Ranham, yang terdiri dari 1 (satu) Panitia Pelaksana Ranham Provinsi; 1 (satu) Panitia Pelaksana Ranham Kota dan 8 (delapan) Panitia Pelaksana Ranham Kabupaten.

– Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia
Dalam upaya memajukan hak asasi manusia, kanwil secara aktif meningkatkan kepedulian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan melakukan berbagai kegiatan, antara lain:
a. Menyampaikan saran/masukan kepada pemerintah daerah dalam ranka melahirkan produk hukum daerah yang berdimensi dan memajukan hak asasi manusia;
b. Mensosialisasikan penerapan norma dan standar hak asasi manusia dalam segala aspek pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat;
c. Mengelola pusat dokumentasi hak asasi manusia dan memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang memerlukan informasi tentang hak asasi manusia;
d. Menyusun peta permasalahan hak asasi manusia.

– Upaya Penghormatan Hak Asasi Manusia
Dalam upaya penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, kanwil melakukan berbagai program, antara lain:
a. Deseminasi Hak Asasi Manusia
Kegiatan ini dimaksudkan untuk untuk meningkatkan pemahaman dan penyadaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia terhadap para pejabat/aparat pemerintah, guru/ pendidik, tokoh masyarakat dan tokoh adat;
b. Sosialisasi dan Penyuluhan Hak Asasi Manusia
Kegiatan ini dalam rangka pengenalan, penambahan dan peningkatan dan pendalaman pengetahuan/wawasan masyarakat di bidang hak asasi manusia, sehingga masyarakat dapat berfikir secara aktif dalam upaya penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.

– Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Dalam rangka pemenuhan terhadap hak asasi manusia, kanwil mengambil langkah-langkah secara aktif memfasilitasi dan menyediakan kebutuhan dan penghidupan masyarakat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
a. Memberikan jaminan kepastian hukum terhadap berbagai permohonan hak (antara lain: HKI, kewarganegaraan, pertanahan dan pelayanan ijin dan pendaftaran lainnya) dengan tanpa diskriminasi;
b. Memberikan dukungan untuk terwujudnya access to justice (akses terhadap keadilan) dalam pendidikan, politik, pembangunan, dan lainnya;
c. Menjamin pelaksanaan hak asasi manusia para narapidana/tahanan didalam lapas/rutan;
d. Melakukan kerjasama untuk mewujudkan Desa Binaan Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: