Struktur

Sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Bali dilengkapi dengan struktur organisasi yang terdiri dari 4 (empat) Divisi, 2 (dua) bagian dan 7(tujuh) bidang, yakni :

1. Divisi Administrasi
a. Bagian Umum
b. Bagian Penyusunan Program dan Laporan

2. Divisi Pemasyarakatan
a. Bidang Kemanan dan Pembinaan
b. Bidang Registrasi, Perawatan dan Bina Khusus Narkotika

3. Divisi Keimigrasian
a. Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
b. Bidang Inteligen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia
a. Bidang Pelayanan Hukum dan HAM
b. Bidang Hukum
c. Bidang Hak Asasi Manusia

= KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN SATKER DAN GOLONGAN =

Keadaan Pegawai
Rekapitulasi jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Bali adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Bali adalah sebagai berikut:

Komposisi
Pegawai dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Bali berdasarkan eselon adalah sebagai berikut:

Anggaran
Anggaran Kantor Wilayah dalam Jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Bali mengacu pada DIPA Tahun Anggaran 2010, dengan komposisi belanja wilayah melalui KPPN, dengan ikhtisar menurut satuan kerja sebagai berikut:

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntasi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan, sebagaimana diamanatkan peraturan Kementerian Keuangan Nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Bali dengan sistem akuntasi dan pelaoran keuangan pemerintah pusat, penanggung jawab UAPPA wilayah mempunyai tugas antara lain, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang ada dibawahnya.

Mengacu pada data diatas, bahwa realisasi keuangan untuk triwulan ini berakhir pada 30 Juni 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: